Drama Tangkap Lepas dan OTT, Kapolda : “Karya Penyidik Tidak Boleh Diinterfensi”

Kapolda NTB

Bima, jerat.co.id – Dua topik yang memuncak di wilayah hukum Polres Bima kabupaten satu pekan terakhir yakni terkait dilepasnya tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan kontroversi kelengkapan dokumen pengangkutan kayu jenis sonokling, terus bergulir dan paling dinanti publik.

Menjawab hal ini, Kapolda NTB Brigjen Pol Drs. Firli, M.Si usai mengunjungi keluarga korban meninggal dunia akibat kejahatan di Monta siang tadi mengatakan, “Saya tidak mau masuk dalam satu perkara tapi yang pasti adalah apa yang dilakukan penyidik itu harus dipertanggungjawabkan, karena kalau dia melakukan penyimpangan, ada Propam yang menangani, dan kasus itu masih ditangani pihak Polres,” tegasnya.

Pendekatan kita tidak lepas dari tugas pokok kepolisian sesuai bunyi pasal 13 UU nomor 2 tahun 2002, “Di sana ditekankan kewajibkan untuk memelihara keamanan dan keteriban masyarakat, jadi apapun yang kita lakukan hanya memiliki tujuan keamanan, kemudian penegakan hukum serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat,” kata Firli.

Publik harus percaya dan memberikan ruang untuk pihak penyidik menjalankan tugas, “Karena terkait penegakan hukum, sejauh itu ada bukti bukti yang cukup menguatkan sebagai peristiwa pidana maka kita tingkatkan ke penyidikan,” katanya.

“Hasil penyidikan merupakan karya penyidik dan ini tidak boleh diinterfensi oleh siapapun, karena hasil karya penyidik akan dilimpahkan ke kejaksaan dan diadili di sidang peradilan kemudian diuji kebenarannya, kalau tidak benar maka kita akan diprapradilankan.” Tegas Firli

[jr.1]