Header Ads

Pembuatan Jalan Menuju Hutan Tutupan, Mayoritas Penduduk Terancam Dampak Erosi



salah satu kondisi luapan erosi 22 januari 2018 (sebelum jalan menuju hutan dibuat)

Bima, jerat.co.id Sekitar 200 orang warga desa Tangga Kecamatan Monta NTB pelaku perladangan liar di kawasan tutupan negara Sera Ati, delapan puluh porsennya adalah warga yang tidak berdampak erosi banjir karena lokasi tempat tinggalnya di dataran tinggi.

Sementara tdak kurang dari 3000 warga yang bermukim di desa Tangga akan mendapatkan dampak langsung atas eksploitasi hutan secara brutal tersebut.

Langganan banjir erosi yang terjadi beberapa tahun terakhir di desa Tangga akibat perladangan liar merupakan persoalan penting yang harus ditangani.

Ironisnya, tahun ini potensi erosi  justru didalangi pemerintahan desa Tangga melalui anggaran dana desa dengan membuka jalan menuju kawasan hutan tutupan negara yang telah digunduli warga.

Pasalnya, kerusakan akibat erosi sudah sedemikian rupa, tidak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi setelah jalan dengan panjang lebih dari 1 Kilo Meter ini justru berfungsi sebagai penghantar erosi.

Dikuatirkan, tidak hanya pemukiman warga desa Tangga yang akan menerima dampak ini melainkan juga warga desa Sakuru juga bahkan kecamatan Woha akan menerima dampak ini, terutama desa Nisa, Waduwani dan desa Tente akan menjadi muara akhir arus erosi.

Atas kajian itu, mayoritas warga merasa terancam dampak erosi, dan sejak awal melakukan protes namun protes itu tidak digubris, pekerjaan tetap dilanjutkan selama 4  hari. Sebab kondisi terakhir saat pekerjaan itu diprotes, beberapa titik lingkungan warga masih belum tuntas dibersihkan akibat banjir erosi, demikian halnya petani mulai mengeluh kekurangan air sebab sendimen saluran irigasi masih tertimbun erosi sehingga jaringan irigasi air dam Pela parado menjadi tersumbat.

Deden Firmansyah ketua karang taruna desa Tangga mengecam pemerintahan desa yang telah berani masuk kawasan hutan lindung dengan menggunakan alat berat, “Kami tidak mengetahui adanya program ini karena kami tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan, padahal keberadaan kami sebagai karang taruna juga harus didengarkan pendapatnya. Selebihnya dengan keterlibatan pemerintah dan BPD hari ini menandakan tumpulnya pola pikir mereka sebagai pelaksana pemerintahan yang ada di desa,” katanya di SMAN 1 Monta (5/2).

Muzibur Rahman, SH pada komentarnya di salah satu berita Jerat mengatakan, “Sangat disayangkan. Dana desa tidak boleh di pergunakan untuk buka jalan baru atau peningkatan jalan ekonomi, yang di dalamnya termasuk bagian lokasi kawasan hutan lindung atau kawasan hutan Negara. Apalagi dilaksanakan secara illegal, apabila ada istansi atau oknum membawa atas nama rakyat membantu masyarakat dengan cara melanggar aturan dan undang undang . Itu tatap di anggap melawan hukum dan merupakan suatu pelanggaran berat dan bisa di pidana sesuai dengan UU NO 41 thn 1999. Seorang nenek saja menebang pohon empat batang sudah dipidana kok,” kata salah satu tokoh muda desa Tangga ini.

Dilain kesempatan pria yang dikenal kritis ini meyakini mayoritas warga tidak ada yang menginginkan adanya jalan tersebut, “karena itu bukan jalan melainkan akan beralih fungsi sebagai sungai pengantar arus erosi, dan tidak ada satupun masyarakat yang menginginkan terkena dampaknya,” kata politisi muda ini via telpon.

Senada dengan ketua PK KNPI Kecamatan Monta Suharmajid, S.Pd yang tidak terima dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan desa Tangga, “Seharusnya pekerjaan itu segera dihentikan dan alihkan ke program lain karena pekerjaan itu telah melanggar hukum, dan berdampak lingkungan” katanya.

Beberapa hari dilakukan konfirmasi kepada banyak warga desa Tangga, semua mengatakan bahwa pembuatan jalan itu tidak ada sisi manfaatnya untuk kebanyakan warga, “Malah mereka yang menginginkan jalan itu justru kebanyakan orang-orang yang tidak pernah merakakan dampak langsung dari penggundulan hutan yang mereka lakukan,” ungkap Ansari, S.Pd salah satu guru di SMPN 1 Monta.

Sementara ketua BPD Aeman, S.Pd mengaku bahwa persoalan banjir ini dari hulu sampai hilir merupakan tanggungjawab bersama dan membutuhkan upaya penanganannya sebagai solusi, “Banjir diakibatkan penggundulan hutan, kontruksi Cekdam yang tidak memadai, penyempitan parit sori owo dan sampah, dan dengan membuka jalan ekonomi ini adalah upaya merangsang pelaku perusak hutan untuk melakukan reboisasi, akibat memancing ikan, jalan ini adalah umpannya,” kata Aeman.

[Jr.1]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.