Header Ads

Pembuatan Jalan Menuju Hutan Tutupan, Camat Monta Akan Panggil Unsur Pemerintahan Desa



Muhtar, SH Camat Monta
Bima, jerat.co.id Pengalokasian anggaran dana desa untuk pembangunan jalan menuju hutan tutupan negara di desa Tangga kecamatan Monta membuat sejumlah pihak tercengang.

Pasalnya pekerjaan dengan anggaran tidak kurang dari 80 juta itu disinyalir sarat konspirasi dan berdampak lingkungan, menyusul pengakuan sejumlah aparat desa, lembaga desa bahkan datang dari anggota BPD sendiri.

Program kontroversi ini langsung dikawal oleh ketua BPD Aeman Yacub, S.Pd dan Sekretaris Desa Ilham, S.Pd. sehingga menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak, diantaranya mempertanyakan landasan pekerjaan seperti penetapan RKP dan APBDes, Perda dan utamanya ijin dari kementerian.

Sejatinya pekerjaan yang dilakukan pada tahun 2018 adalah realisasi dari rencana yang tertuang pada RKPDes tahun 2017, sementara disinyalir item pembukaan jalan menuju hutan tutupan negara itu tidak tertuang baik di 2016 maupun 2017.

Ruslan, S.Pd di kantor desa Tangga kamis (8/2) mengaku terkejut dengan kenekatan kepala desa, sekdes dan ketua BPD, “Wacana itu memang ada, tapi hanya sebuah wacana yang diperbincangkan di serambi (bukan forum resmi-red), dan itu tidak pernah tertuang dalam RKP tahun manapun, saya rasa  seluruh anggota BPD yang lain mengetahui persoalan ini,” terangnya.

Di hadapan sejumlah aparat desa dan ketua karang taruna, Ruslan lebih jauh mengatakan, “Dalam artian RKP itu tidak pernah ada persetujuan, saya sendiri menolak tanda tangan ketika dimintai persetujuan, karena masih harus kordinasi dengan pihak terkait yang ada di kecamatan,” tandasnya.

Hal ini juga disampaikan bendahara desa Maman Rais, “Kebetulan saat rapat yang dimaksud saya tidak hadir, namun demikian sedikit tidaknya saya harus diinformasikan. Tiba-tiba saja saya diinformasikan oleh pemilik alat sehari sebelum pekerjaan dimulai,” terangnya.

Beberapa kepala dusun yang ada di ruangan staff saat itu juga mengaku tidak mengetahui tentang program ini, “Di desa ini kesannya diatur oleh ketua BPD, layaknya dia sebagai kepala desa dan kami ini bawahannya,” kata A. Wahab salah satu staf desa.

Di lain tempat, Usman ketua RW 1 mengaku tidak pernah tahu ada rencana itu di wilayahnya, “Kalaupun saya mengetahui, itu sudah pasti saya orang pertama yang akan menolak,” tegasnya.

Sementara Camat Monta Muhtar, SH yang di temui di kantornya jum’at (9/2) pagi berjanji akan segera memanggil semua pihak yang terlibat, “Kades, Sekdes dan Ketua BPD akan segera kami hadirkan untuk meminta penjelasan,” ucapnya.

Sebab, setelah kami memeriksa RKPDes tahun 2016 dan 2017 tidak ditemukan item yang dimaksud, atau kami yang belum memahami isi RKP tersebut, untuk itu kami perlu meminta keterangan unsur pemerintahan desa Tangga, tutupnya.

[Jr.1]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.