Header Ads

Pembuatan Jalan Di Dalam Hutan Tutupan, KPH Nyatakan Illegal



Ruslan, S.Hut Kepala Resort Toffo Rompu KPH TPMRW

Bima, jerat.co.id Sebelumnya pernah disarankan, solusi penanganan banjir erosi di desa Tangga bukan dengan memberi akses merusak hutan semakin parah, dengan membuka jalan di dalam hutan tutupan sama saja dengan memberi akses warga untuk mengeksploitasi hutan secara masiv sehingga memberikan dampak pada pemukiman yang dihuni ribuan warga.

Tidak itu saja, kerugian moril materil tidak akan dapat dikalkulasi lagi, sebab lahan produktif akan dipenuhi lumpur dan bebatuan, dengan adanya jalan ini maka volume erosi akan berlipat ganda masuk ke pemukiman maupun persawahan.

Keberanian pemerintahan desa Tangga ini rupanya telah menjadi catatan khusus bagi dinas terkait. Sebab pembukaan jalan di dalam hutan tutupan Tofo Rompu RTK (Register Tanah Kehutanan) 65 sepanjang lebih dari 1 KM tersebut tidak memiliki ijin.

Kepala Balai KPH TPMRW Syaifullah, S.Hut.,M.Si yang dihubungi via selulernya senin (12/2) menegaskan, “Saya nyatakan pembuatan jalan di dalam kawasan hutan tutupan Toffo Rompu RTK 65 itu ileggal karena tidak memiliki ijin,” tegasnya.

Saat ini pihaknya sedang menyusun LK (Laporan Kejadian) yang akan diajukan ke penyidik propinsi, “Kami sedang merampungkan LK untuk disampaikan ke penyidik di Propinsi, nanti penyidik sendiri yang akan membentuk tim untuk turun ke lokasi guna menganalisa dampak dan kerusakan yang diakibatkan,” tandasnya.

Di tempat terpisah, kepala resort Toffo Rompu Ruslan, S.Hut menegaskan pihaknya telah mengajukan LK kepada atasan, “Kami telah menghentikan pekerjaan sejak hari ke dua, itu dilakukan agar warga memahami tindakan tersebut telah melanggar, selanjutnya kami serahkan ke pimpinan untuk mengambil tindakan, yang jelas LK telah kami ajukan dan pastinya akan segera ditindaklanjuti,” ujar Ruslan di kantornya desa Simpasai kecamatan Monta.

Kasus Tangga juga bersamaan dengan kasus Parado, “Dua kasus ini sambil jalan kita sedang tangani, dengan dukungan TNI, dan untuk kasus parado kami telah mengamankan sejumlah barang bukti, sementara BB di lokasi sedang dijaga ketat aparat TNI, ” terangnya.

Sementara Supriadi, SH Kasi Perlindungan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistim dan Pemberdayaan Masyarakat (Linghut KSDAE dan PM) wilayah Bima Dompu sedang coba dihubungi.

[Jr.1]  

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.