Header Ads

Mafia Rekrutmen Tenaga Magang Di RSUD Bima






Bima, jerat.co.id – Proses perekrutan tenaga honor di RSUD Bima dinilai sarat kepentingan dan cacat hukum, pasalnya aroma keterlibatan oknum RSUD dan BKD kabupaten Bima santer tercium.

Berawal pada perekrutan tenaga magang sejak Agustus-september 2017 sebanyak 104 orang lalu kemudian pada januari 2018 dilakukan verifikasi dan hanya 71 orang dinyatakan lulus, sementara 33 orang harus dikeluarkan.

Pada bulan yang sama pihak RSUD kembali merekrut 24 tenaga magang sehingga berjumlah 95 orang, itupun juga tetap dilakukan verifikasi yang kemudian 19 orang dinyatakan tidak  lulus, sehingga total tenaga magang di RSUD Bima saat ini berjumlah 76 orang.

Kenyataan ini memancing reaksi protes dari 33 orang yang telah dikeluarkan, karena pola perekrutan yang dilakukan pihak RSUD dinilai tidak adil kepada mereka yang telah mengabdi hampir 5 bulan lamanya. “Kenapa harus ada proses perekrutan 24 orang sementara kami yang telah mengabdi sejak Agustus justru dikeluarkan,” ketus salah seorang dari mereka.

Menjawab ini, Hj.Nuraini, S.Kep sekretaris panitia penilai tenaga magang RSUD menjelaskan, tidak ada perekrutan tenaga magang di RSUD Bima, namun karena kebutuhan tenaga hanya sebanyak 49 orang tidak sebanding dengan tenaga magang yang masuk melalui pintu rekomendasi BKD sehingga harus dilakukan verifikasi.

“Kebutuhan tenaga di tahun 2018 keseluruhan hanya 49 orang  yang terdiri dari kelompok profesi dan tenaga non kesahatan yakni tenaga keuangan Administrasi umum dan Satpam.” Terang Nuraini pada Senin lalu.

Lanjut Nuraini, pihaknya merasa terjepit atas permainan pihak BKD, sehingga pihaknya harus melakukan secara prosedural, “Yang kami lakukan ini sudah memenuhi prosedur,” tegasnya.

Di lain waktu, selasa (6/2) M. Yasin anggota komisi IV DPRD kabupaten Bima menyesalkan keterlibatan oknum BKD dan RSUD dalam proses penempatan tenaga magang ini, “Indikasi ini dikuatkan dengan munculnya rekomendasi dari badan kepegawaian daerah sehingga jelas ada keterlibatan oknum BKD kabupaten bima,” ujarnya di halaman RSUD.

Katanya, proses perekrutan harus dilakukan secara resmi dan transparan, “Standarisasi harus ada dalam proses perekrutan, tidak perduli dengan titipan si A atau si B,” tandasnya.

Heru biasa pria ini disapa, lebih jauh menegaskan akan terus mengawal persoalan ini, “Mafia perekrutan tenaga magang ini akan kami kawal terus,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditulis, direktur RSUD Bima masih belum dapat dikonfirmasi.

[Jr.4]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.