Header Ads

Kadis : BPP Ditarik dan Dikelola Sekolah, Dengan Mengacu Pada Restu UPT



Kadis Dikbud NTB H. Muh. Surujin didampingi kepala UPT pelayanan Dikmen menghadiri diklat MGMP di SMAN 1 Woha

Bima Jerat Online Kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) propinsi NTB H. Muh. Suruji menanggapi polemik yang terjadi di SMAN 1 Monta terkait penarikan Biaya Penyelengaraan Pendidikan (BPP), pada kesempatan kegiatan MGMP/MGBK tingkat SMA/SMK di woha selasa (3/10) mengatakan BPP ditarik dan dikelola oleh sekolah.

Hal itu disampaikan mengingat keberadaan komite yang dibatasi untuk menarik iuran kepada orang tua siswa, “Mengingat komite tidak diperbolehkan untuk menarik iuran, maka lahirlah edaran gubernur NTB untuk meringankan beban sekolah yang masih membutuhkan dana demi kelangsungan kegiatan belajar mengajar,” katanya mengawali konfirmasi.

Edaran gubernur ini menurut Kadis, adalah sepenuhnya tanggungjawab sekolah melalui rapat dewan guru bukan komite karena sifatnya pungutan maka menjadi haram kalau dilakukan oleh komite, “komite hanya boleh meminta sumbangan sedangkan  BPP sifatnya pungutan maka diberikan payung hukum berupa edaran gubernur dan Inya Allah tahun depan akan naik dalam bentuk peraturan gubernur supaya lebih meyakinkan,” paparnya.

Diterangkan juga, “Disemua peraturan menteri pendidikan tentang penyelenggaraan pendidikan SLTA diperbolehkan sama dengan pra sekolah kecuali SD dan SLTP. Dan dengan Permen yang baru apa yang dipungut komite itu sudah masuk kategori pidana mestinya hanya sumbangan maka lahirlah edaran gubernur,” ujarnya

Dijabarkan penerapan BPP ini harus melalui restu tim ferifikasi UPT sehingga meghindari kesan pemerasan, sekolah tidak serta merta menetapkan anggaran lalu menyodorkan pada orang tua siswa. Bersama dengan para guru, semua kebutuhan sekolah yang tidak mampu dibiayai oleh BOS maka harus disusun dalam sebuah rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah ( APBS) yang kemudian disampaikan kepada UPT untuk diferifikasi.

Tujuannya agar penetapan BPP ini terukur dan logis, “Akan tidak masuk akal jika dalam APBS itu anggaran BPP lebih banyak digunakan untuk rapat dan hal lain yang tidak penting, disinilah peran ferifikasi UPT yang dimaksud,” ucap Kadis.

Sementara kepala UPT pelayanan Dikmen Dikbud NTB Abas, M.Pd yang ditemui di ruanganya jum’at (6/10) pagi mengatakan, Sekolah harus mengundang seluruh komponen wali murid untuk dimintai kesanggupannya, “Bukan langsung dipatok, melainkan melalui RAPBS yang telah dirancang sesuai kebutuhan rill sekolah,” tegasnya

[Leo]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.