Header Ads

KPUD Kabupaten Bima Andalkan Media Ikut Sosialisaikan Regulasi Pilkada



suasana peremuan komunitas media dengan KPUD Bima
Bima Jerat online – Menghadapi Pilgub NTB 2018 mendatang, KPUD Kabupaten Bima menggalang sejumlah media untuk ikut mendukung mensukseskan pelaksanaan pilkada.

Pada pertemuan yang digelar di aula KPUD Kabupaten Bima Kamis (7/9) itu sekaligus untuk mensosialisasikan sejumlah regulasi baru yang akan dimunculkan pada Pilkada nanti. Salah satunya soal pemilih. Berdasarkan UU Pemilu yang baru, pemilih yang bisa memberikan hak pilih adalah warga yang telah memiliki KTP elektronik (E-KTP).

Karena ketentuan ini belum banyak dipahami maka perlu disosialisasikan secara maksimal. Dengan alasan ini  KPU Kabupaten Bima selain melaukan sosialisasi melalui perangkat yang ada seperti sancaka KPU dan sejenisnya juga mengajak peran serta media massa untuk terus mensosialisasikan ke masyarakat. Menindaklanjuti hal itu, kemarin KPU Kabupaten Bima menggelar kegiatan bertajuk "Temu Comunitas Media". Kegiatan tersebut diikuti 27 media yang ada di Bima. Media diharapkan mampu mendongkrak partisipasi pemilu melalui kerja sama KPU-Media. Khususnya mensosialisasikan regulasi yang baru berdasarkan UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Media dianggap mampu menyambung suara KPU ke masyarakat. Baik melalui pemberitaan maupun dor to dor ke masyarakat. Ketua Divisi Hukum KPU Kabupaten Bima Yudin Chandra Nan Arif SH MH mengapresiasi sejumlah media yang ada. Menurut dia, peran pers sangat sentral dalam memajukan demokrasi di Indonesia.

Diungkapkan, suksesnya Pileg, Pilpres dan Pilkada 2015 lalu, tidak terlepas dari peran serta media. Media dianggap mampu menekan gejolak masyarakat dan memberikan edukasi melalui pemberitaan yang sehat. "Ini acara ramah tamah untuk membangun hubungan baik dengan media dalam rangka persiapan Pilkada serentak tahap tiga," terangnya.

171 daerah di 17 provinsi akan menggelar Pilkada serentak tahap tiga 2018 mendatang. Di NTB ada tiga daerah kabupaten/kota yang akan mengikuti Pilkada. Belum termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. "Pilkada kali ini banyak aturan yang baru. Seperti pemilih yang harus memiliki E-KTP dan juga ada penambahan C-6," ungkapnya.

Dijelaskan, para pemilih diminta agar aktif. Seperti mencari tahu namanya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Jika belum melakukan perekaman E-KTP, masyarakat diajak untuk segera membuat. "Pemilih itu bukan saja datang mencoblos. Tapi juga harus aktif menanyakan namanya terdata atau tidak," katanya.

Sementara Ketua Divisi Teknik Juriati SP kembali mengingatkan agar pemilih mencek namnya di website KPU. "Jika belum memiliki E-KTP masyarakat bisa menggunakan surat keterangan dari Disdukcapil," ujarnya. Dia menegaskan, aturan yang baru ini juga ada sanksi pidana dan perdata bagi seseorang yang menggunakan C-6 milik orang lain. Hal ini tertuang dalam pasal 170 A UU no 16 2016.

[Leo]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.