Header Ads

Proyek P21 Ruas Tawali-Sape, Masih Bermasalah


pelaksanaan proyek terindikasi korupsi

Bima, Jerat Online - Polemik terkait Konpensasi Lahan milik Warga yang terkena dampak dari Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Propinsi Paket P21 Ruas Tawali-Sape tidak ada penyelesaian, Salah Seorang Warga yang memiliki lahan yang terkena dampak pada Proyek tersebut mencoba menanyakan konpensasi lahan yang menjadi hak miliknya, namun tidak membuahkan hasil, Kadis PUPR NTB Ir.Wheda Magma Ardhy ketika di hubungi Via Handphone menjawab "Saya tidak tau soal Ganti Rugi.

Salah Seorang Warga yang memiliki pengetahuan di bidàng Hukum dan enggan untuk di publikasikan namanya menilai Proyek ini bisa di tuntut karna sudah mengarah pada Indikasi Korupsi, di karenakan Proyek ini adalah Proyek Rehabilitasi bukan Proyek Peningkatan Jalan atau Pembukaan Jalan Baru, karena secara Administrasi tidak sesuai dengan apa yang di kerjakan, walaupun Pihak Kontraktor itu mendapatkan Apresiasi dari semua pihak.

Sementara itu PPK Proyek Jalan Propinsi Paket P21 Ruas Tawali-Sape Ir.H.Zainul Irfan menyatakan bahwa Untuk biaya kompensasi lahan tidak di anggarkan, Sementara untuk ganti rugi pelebaran jalan jelas diatur juga dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pada dasarnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana dikatakan dalam Pasal 9 ayat (2) UU 2/2012. Penilaian besarnya nilai ganti kerugian atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditetapkan oleh Penilai, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 jo. Pasal 32, UU No 2 Tahun2012.

[Leo]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.