Header Ads

"Korupsi dan Persepsi Publik"


Muslihun Yacub Presidium SATGAS Bima Jakarta

Tidak bisa disanggah bahwa biang kesemrawutan ekonomi nasional yang memicu ketidakstabilan inflasi adalah terkungkungnya birokrasi dan dunia usaha yang memanipulasi perangkat struktur sebagai pintu pembuka terhadap menjalarnya praktek korupsi. Hal ini terjadi dari hulu hinggar hilir. Di samping itu, sektor pengawasan internal dan eksternal belum terlihat bekerja sama dalam kesatuan pandangan dan pemahaman bahwa akar utama korupsi bermula dari power yang bekerja serta didukung oleh mentalitas keserakahan manusia/penyelenggara negara dan dunia usaha disemua lini dimana perputaran uang terjadi.

Gerakan yang dibangun oleh kelompok civil society secara fungsional dan terorganisir makin menguatkan semangat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menumpas pelaku korupsi serta terus melakukan survailance dalam mengintai praktek korupsi yang makin rapi. Efek domino kinerja KPK menumpas praktek korupsi telah membuat partai politik makin teraleanasi merebut hati publik. Hampir mayoritas pejabat publik yang menahkodai penyelenggaraan pemerintahan adalah orang-orang pilihan partai politik. Disinilah partai politik dalam prakteknya belum mampu secara fungsional hadir sebagai pilar penyangga membangun pertumbuhan negara kesejahteraan yang selaras dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Akibatnya, persatuan dan permusyawaratan yang berbasis gotong-royong mengalami ancaman yang mengoyak dan mengacak-acak semangat persatuan nasional. Tanpa kesungguhan pemberantasan korupsi mustahil tumbuh secara sistemik dan terstruktur tata kelolah pemerintahan. Problem penyimpangan tata kelolah pemerintahan adalah biang terjadinya korupsi disektor kekuasaan pada satu sisi dan di sisi lain kehidupan publik kian terpuruk.

Apa yang Terjadi Diaras Lokal?

Dalam konteks Kabupaten Bima, terhitung sudah seminggu para pihak yang diduga terlibat dalam skandal korupsi soal pengadaan bibit bawang senilai 46 Milyar dilaporkan oleh masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihak-pihak terlapor disinyalir Dirjen Holtikultura Kementan RI, Bupati Bima, PT Pemenang tender dan Kepala Dinas Pertanin Kabupaten Bima. Sementara  nama pelapor tidak diungkap sesuai ketentuan internal KPK dan keinginan pihak pelapor. Pihak lain yang hendak memastikan laporan tersebut dengan mudah diakses langsung mengkonfirmasi kepada bagian pengaduan KPK. 

Kalau kita cermat membaca trend sosial yang terjadi bahwa pelaporan soal dugaan penyimpangan pengadaan bibit bawang hingga berujung di meja KPK, bermula dari berbagai rentetan peristiwa lapangan, sebutlah penyegelan KPUT, pelaksanaan tender yang melewati batas waktu musim tanam bawang, penentuan kelompok tani yang diduga fiktif dan lain-lain. Sejak Laporan KPK menggema di ruang publik telah memicu harapan publik akan dorongan penghapusan KKN di satu sisi dan di sisi lain juga mengundang sinisme, khususnya pada sebagian pihak yang mengambil bagian aliansi politik dan aliansi ekonomi dengan pihak penguasa. 

Dua reaksi respon sudut pandang yang tidak perlu dipertentangan. Timbulnya kegaduhan bermula dari belantara pikiran yang saling berdealiktika, serta didukung sikap kekhawatiran pemerintah yang mencoba mengakses kelompok lawan justru dijadikan ladang empuk yang kian memprovokasi keadaan. Artinya gerakan kelompok pro pemberantasan korupsi dan kelompok pro kekuasaan makin terbuka digelari diberbagai ruang. Imbasnya kegaduhan kian menjadi-jadi dan demikian sulit dikontrol. Soal hukum, soal data, dan fakta sementara rangkaian kemampuan para pihak merakit rekayasa dengan berbagai varian dan irisan yang ada adalah soal politik. Ini berlangsung terjadi di dua kutub yakni kelompok pro dan kontra. Fenemona ini hanya bagian kecil terhadap seluruh peristiwa yang terjadi, justru laporan yang masuk di KPK adalah gunung es yang harus dipecahkan dengan spirit menjaga marwah dan kehormatan pemerintah dalam arti sistem, seraya terus mendorong tumbuh dan bangkitnya tata kelolah pemerintahan yang bermuara pada penghapusan korupsi diaras lokal Kabupaten Bima. Langkah ini harus diletakan dalam menstimulus cita-cita bersama yakni "menyejahterakan publik" lewat pengelolaan otoritas pemangku jabatan yang diharapkan berjarak dengan ruang di mana potensi korupsi itu terjadi.

Implikasi Politik yang Timbul

Laporan atas dugaan skandal korupsi yang masuk di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mudah akan ditindaklanjuti sepanjang mampu memenuhi syarat formal dan memenuhi syarat materil suatu laporan. Dua syarat itu menjadi dasar KPK menindaklanjuti setiap pelaporan yang masuk. Sementara pengertian formalistik memetakan korupsi meliputi perbuatan melawan hukum berupa, merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, Menguntungkan diri sendiri, keluarga atau Koorporasi. 

Terpenuhinya unsur korupsi yang didasarkan pada standar objektif alat bukti sesuai KUHAP dapat memastikan setiap pelaporan di KPK menuai hasil dengan menetapkan para tersangka. Mustahil kejahatan korupsi menghadirkan pelaku tunggal, dia terorganisir dan kejahatan jenis korupsi memiliki ciri khusus misalnya, selalu melibatkan lebih dari satu orang, bersifat rahasia saat melakukan kejahatan itu, yang terlibat memiliki kekuasaan, tindakannya mengandung penipuan. Subjek pelaku korupsi adalah orang dalam pengertian manusia dan badan hukum .

Dengan demikian, subjek terlapor yang dinyatakan sebagai tersangka pasti berujung pada putusan terhukum. KPK tidak mengenal SP3. Pelapor sulit dituntut atas dasar terjaga kerahasiaan pihak pelapor oleh KPK. Jika penetapan tersangka oleh KPK saat pejabat publik menjabat maka konsekwensi logisnya harus diberhentikan manakala hukuman dijatuhkan saat pejabat publik itu sedang menjabat.

Tidak bisa terlalu dini kita berharap bahwa pelaporan di KPK akan segera ditindaklanjuti, tapi paling tidak laporan tersebut menjadi pembuka bahwa pelapor dan penyidik KPK akan terus berbagi informasi. Pelapor memiliki keleluasaan menyuplai data kepada organ investigasi KPK sehingga pergerakan penuntasan kasus bergerak dinamis dan terukur. Dalam banyak kasus pengungkapan skandal korupsi oleh KPK kadang berentang jarak yang cukup lama kecuali pada pihak yang dilaporkan mengalami Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Aspek politisnya manakala laporan tersebut disimpulkan tidak memenuhi dua alat bukti serta aman dari OTT, maka kredibilitas pelapor hilang seketika dimata publik dan pihak terlapor kian makin bersinar memenangkan pesta politik yang akan datang dengan asumsi bahwa terlapor dizolimi sehingga makin terlampau mudah meraup dukungan dan empati publik. Jadi, melalui laporan KPK para pihak terlapor dan pelapor sama-sama berpredikat mengahadapi ujian yang tidak ringan dan publik menanti hasil akhirnya.*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.