Header Ads

Waspadai Potensi Konflik Hari Pemungutan Suara Pilkada Serentak

Foto Ilustrasi
JAKARTA, Jerat Online - Sepinya masa kampanye tidak hanya menjadi sinyal bagi potensi terjadinya politik uang menjelang hari pemungutan suara, tetapi juga harus menjadi peringatan akan potensi konflik saat dan setelah hari pemungutan suara pada 9 Desember. Oleh karena itu, aparat keamanan diminta mengantisipasi potensi konflik itu dengan deteksi dini dan menyiagakan personel secara maksimal.

Kekhawatiran itu disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Masykurudin Hafidz dalam diskusi Perspektif Indonesia bertajuk "Pilkada Serentak Antiklimaks?" yang diselenggarakan Populi Center dan Smart FM Network di Jakarta Pusat, Sabtu (5/12).

Hadir sebagai pembicara lain ialah Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto, inisiator Gerakan Nasional #KepoinPilkada 2015 Grace Natalie, Ketua Forum Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, dan pakar politik Populi Center, Nico Harjanto.
"Dari pengalaman pilkada 2005-2010, mayoritas konflik meledak pada saat rekapitulasi suara saat kampanye sepi. Kalau kampanye ramai lalu ada letupan-letupan kecil, itu mencicil konflik sosial. Saya khawatir dengan kampanye saat ini yang relatif sepi, konflik bisa terjadi pada hari pemungutan suara," kata Masykurudin.

Oleh karena itu, selain mendorong antisipasi dari penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu serta aparatur keamanan dan intelijen, Masykurudin juga mendorong keran partisipasi masyarakat kembali dibuka pada masa-masa menjelang pemungutan suara. Namun, keramaian itu, menurut dia, diharapkan tidak diwujudkan dalam bentuk kampanye karena masa kampanye berakhir pada 5 Desember.

Nico menambahkan sepinya masa kampanye bisa saja disebabkan calon-calon kepala daerah tidak sesuai dengan harapan publik. Selain itu, bisa pula disebabkan calon "menabung" dana kampanye jelang hari pemungutan suara. Karena itu, Nico juga mendorong pengawas pilkada untuk mencermati berbagai bentuk politik uang untuk membeli suara pemilih.

"Ada kecenderungan mereka menahan uang kampanye untuk membeli suara jelang pemungutan suara, seperti serangan fajar. Selain itu, bisa juga dalam bentuk relawan kampanye karena di beberapa daerah tim kampanye bisa ribuan orang. Itu menjadi bentuk lain dari ijon suara pemilih," kata Nico.

Terkait dengan potensi maraknya politik uang, Grace mengimbau pemilih untuk tidak tergiur dengan tawaran uang karena hal itu berarti akan merugikan masa depan mereka juga.

Koordinasi KPU

Sebagai bentuk persiapan menghadapi hari pemungutan suara pada 9 Desember yang makin dekat, Minggu (6/12), KPU akan menggelar koordinasi dengan instansi terkait, seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Pemilu, DKPP, dan 12 partai politik pengusung calon kepala daerah.

Komisioner KPU, Arief Budiman, dalam jumpa pers Jumat petang mengatakan, dalam rapat koordinasi di kantor KPU itu pihaknya akan mempresentasikan perkembangan tahapan pilkada serentak. Hal itu kemudian akan ditanggapi oleh instansi lain. (Kompas)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.