Header Ads

Tak Puas dengan DKPP, Mantan Komisioner KPU Balikpapan Akan Surati Jokowi

Suasana sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta. (FOTO: Kompas.com)
BALIKPAPAN, Jerat Online – Mantan Komisioner KPUD Balikpapan, Kalimantan Timur, Sunarto Sastrowardoyo akan menyurati Presiden Joko Widodo, terkait keputusan DKPP yang memecatnya. 

Sunarto mengungkap, surat itu untuk mengingatkan pemerintah bahwa kasus seperti yang menimpa dirinya banyak terjadi di Indonesia. 

Sunarto mengatakan, pemerintah mesti memberi ruang bagi mereka untuk membela diri dan memperbaiki nama baik. 

“Saya akan kirim surat ke Presiden RI bukan untuk membela diri. Saya ingin meminta pemerintah mengesahkan Undang-undang Mahkamah Etik. Dengan tujuan, orang-orang teraniaya seperti saya bisa melakukan banding terhadap keputusan DKPP,” kata Sunarto melalui pesan singkatnya, Kamis (3/12/2015). 

Sunarto mengatakan, kredibilitasnya tercoreng oleh keputusan DKPP ini. Kendati begitu, dirinya tidak akan menggugat balik. 

Ia hanya berharap, suatu saat nanti akan tersedia ruang bagi orang-orang seperti dirinya untuk mampu membela diri dan menunjukkan bahwa langkah yang diambilnya selama ini benar. 

“Keputusan DKPP itu final dan mengikat, gugatan balik tidak akan merehabilitasi nama saya,” katanya. 

“Hakim DKPP itu wakil Tuhan di dunia. Saya yakin vonis pemberhentian tetap ini atas izin Allah. Saya ikhlas menerima. Saya menyerahkan penilaian kredibilitas saya kepada masyarakat Balikpapan. Siapa menabur pasti menuai,” tambah Sunarto. 

DKPP memberhentikan Sunarto sebagai komisioner KPU Balikpapan pada Rabu (2/12/2015). Dalam putusannya, DKPP menilai Sunarto telah melakukan pelanggaran kode etik dengan kategori berat. (Kompas)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.