Header Ads

Antisipasi Resiko Bencana, Kabupaten Bima Bentuk Forum PRB

Jerat, Bima -- Sebagai salah satu daerah rawan bencana, Kabupaten Bima harus menyiapkan segala potensi dan sumberdaya untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang sewaktu-waktu bisa muncul, Pemerintah Kabupaten Bima melakukan upaya strategis.  

Mengantisipasi dampak perubahan iklim dan resiko bencana, BPBD kabupaten Bima atas dukungan World Neighbours (WN, LSM Gerakan Masyarakat Untuk Pelestarian Alam ( GEMPITA ) dan AusAid,  Sabtu ( 29/8) di aula kantor Bupati Bima menggelar Pertemuan konsolidasi Forum Multi-Staleholder dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana.

Pertemuan konsolidasi yang diikuti lebih dari 25 peserta ini mengundang unsur Dunia Usaha, Kelompok masyarakat pencinta alam, LSM lokal dan SKPD terkait penanganan bencana.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiap siagaan BPBD kabupaten Bima Aries Munandar, ST. MT yang memandu forum dalam pengantarnya menyampaikan, di kabupaten Bima terdapat  5 kecamatan yang yaitu    Ambalawi, Wera, Sanggar, Tambora dan Langgudu  yang mencakup 10 desa sebagai pilot project pengembangan Desa Tangguh Bencana dimana dukungan ini berlangsung hingga tahun  2019". Terangnya.

Aries menjelaskan, untuk mengantisipasi dampak bencana, diperlukan keterlibatan berbagai unsur,  dalam pembentukan Forum nantinya akan ada  keterlibatan LSM seperti LP2DER, OXFAM, GEMPITA,  Tagana, SAR dan relawan PRB".  Jelasnya. 

Sementara itu,  Bupati Bima yang diwakili  Kepala Pelaksana BPBD H. Sumarsono, SH, M.H dalam arahannya  mengatakan,  "Berkaitan dengan forum konsolidasi penanganan bencana ini, pemerintah daerah memberikan apresiasi atas prakarsa dan dukungan World Neighbors (WN), GEMPITA dengan dukungan dana dari USAID yang melakukan pemetaan dan kajian resiko bencana dan kemudian ditindak lanjuti dengan  di kabupaten Bima sekaligus memfasilitasi peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dalam bidang kebencanaan".  Kata Sumarsono. 

Bagi pemerintah daerah, lanjut Kalak BPBD,   forum pada tingkat Kabupaten ini merupakan wahana strategis untuk berbagi informasi dan pengalaman para pemangku kepentingan serta menyatukan langkah dalam pengembangan program pembangunan yang tanggap terhadap perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. "Dengan berbagai pertimbangan yang ada, keberadaan daerah tangguh bencana menjadi penting Kabupaten Bima". 

Sesuai hasil presentasi di Kementerian Desa,  Transmigrasi dan PDT RI,  Kabupaten Bima dan Lampung terpilih menjadi Pilot Project inisiasi Daerah Tangguh Bencana. Kabupaten Bima mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam hal penanganan bencana  dan mendapatkan alokasi dana sebesar dari Rp 3,4 Milyar menjadi Rp. 6 lebih milyar untuk penanganan bencana ini". Paparnya.

Kita berharap, forum ini disamping akan lebih meningkatkan kapasitas para pihak tentang perubahan iklim dan dampaknya, serta   pengelolaan bencana berbasis masyarakat. Juga membahas secara seksama  kebijakan, arah program pemerintah dalam merespon perubahan iklim dan membangun kesiapsiagaan masyarakat". Tutupnya. 

Pada sesi diskusi, salah seorang peserta Syafrudin  (Forum PRB Kabupaten Bima) memaparkan, "sebelumnya telah dibentuk forum PRB Kabupaten Bima sebagai wadah berkumpulnya para pegiat masalah kebencanaan.  Namun kendala yang dihadapi adalah forum PRB merupakan organisasi kemasyarakatan (Ormas), sementara sebagian besar anggotanya adalah PNS. 

"Sekarang ada prakarsa untuk membentuk forum tangguh bencana, apakah ini sesuai kebutuhan. Oleh karena itu perlu satu persepsi mau dibawa kemana organisasi-ogranisasi yang terlibat dalam penanganan bencana". Katanya. 


Forum kemudian menyepakati untuk membentuk Tim Kecil yang akan membahas pembentukan Forum PRB atau lembaga yang akan menanungi para pegiat pengurangan resiko bencana di Kabupaten Bima (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.